BERANI BICARA BENAR, TAJAM JELAS DAN TERPERCAYA

TENTANG LSM BRANTAS DAN PUNGSINYA DIMATA MASYARAKAT.

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI DPP LSM BRANTAS
KODE ETIK LSM BRANTAS MUKADIMAH Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya perserikatan dan perkumpulan sesama warga negara seperti halnya LSM BRANTAS merupakan hal yang essensial bagi keberadaan dan kesejahteraan umat manusia. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS adalah perwujudan dari tanggungjawab kemanusiaan berupa kebebasan, inisiatif, kesetaraan, pluralisme, solidaritas, keadilan; dan oleh karena itu harus selalu diperjuangkan. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS mendorong keterlibatan masyarakat dan menyediakan mekanisme yang vital dalam menggalang solidaritas, serta mempercepat inisiatif warga ma-syarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Bahwa LSM BRANTAS mempunyai peran dalam mengembangkan potensi kemandirian dan meningkatkan kepedulian untuk mengatasi persoalan-persoalan k…

PEMKAB MUARA ENIM FOKUS COVID - 19, DIAM DIAM DPMD LAKSANAKAN PROYEK INFRASTRUKTUR

PEMKAB MUARA ENIM FOKUS COVID - 19, DIAM DIAM DPMD LAKSANAKAN PROYEK INFRASTRUKTUR 

Muara Enim-brantasnews.com|Disaat Pemkab Muara Enim sedang fokus menghadapi pandemi covid - 19, ketika banyak instansi masih menunggu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Muara Enim mulai melaksanakan proyek fisik. 

Hal ini jelas menuai kecaman dari Ketua Gapensi Kabupaten Muara Enim, Imam Mahmudi. 

Dikatakan Imam, berkaitan dengan pelaksanaan paket proyek di DPMD pihaknya sangat terkejut dan kecewa, karena kata dia waktu itu sudah dikonsolidasikan adanya SK  bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk merasianalisasi atau merefocusing anggaran APBD, maka semuanya distop. 

Untuk diketahui lanjut Imam, kalau tidak keliru ada sebanyak 10 paket proyek Penunjukan Langsung (PL) yang sudah ditayangkan oleh Dinas DPMD Kabupaten Muara Enim, itupun sudah dikonfirmasi agar ditarik kembali atau dibatalkan. 

" Saat itu perna terjadi perdebatan dengan kawan kawan kontraktor. Dan ketika sudah mendengar bahwa itu dibatalkan, kawan kawan kembali tenang " Ungkap Imam, Kamis (21/05/2020). 

" Kita menunggu hasil rasionalisasi APBD Kabupaten Muara Enim terhadap belanja modal fisik tahun 2020 " Ujar Imam. 

Namun ternyata, kata Imam ditengah perjalanan, itu bukan dibatalkan tapi dimainkan dibelakang prosesnya. 

" Di LPSE sudah tidak tayang, seakan akan dibatalkan, tapi dibelakang ternyata diproses. Sehingga sekarang ada pekerjaan proyek fisik yang dilaksanakan diam diam yang pada waktu itu katanya dibatalkan " Jelas Imam 

" Ini yang membuat kami kecewa terhadap Pemdes ini, kenapa Pemda Muara Enim oknum pejabatnya tidak ada yang bisa dipercaya. Mana yang kami bisa dipercaya, Kepala Dinas, Kepala OPD, Pegawai Pemda, Bupati, Sekda atau yang mana yang kami bisa percaya terhadap proses ini " Tegas Imam 

" Ketika mengkonfirmasi mereka bilang A tapi eksekusinya ternyata B kenyataannya. Bisa hancur Kabupaten Muara Enim ini kalau pelaksanaannya begini " Ungkap Imam lagi. 

" Saya berharap ketika ada rasionalisasi anggaran untuk pemotongan pembiayaan covid - 19 untuk belanja fisik khususnya itu hendaknya difokuskan kepada gerakan kawan kawan penyedia jasa di Kabupaten Muara Enim dengan segala bentuk aturan dan perundang - undangan yang berlaku. Kita siap untuk menjadi mediasi dalam hal ini. Kenapa hal itu kita inginkan karena untuk memperkuat daya beli masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim yang terdampak pandemi covid - 19. Kalau anggaran ini banyak dikerjakan orang luar. Semua dari luar. Terus untuk penguatan APBD Kabupaten Muara Enim ini, orang luar atau untuk orang Kabupaten Muara Enim " Tutur Imam. 

" Kami tegaskan kepada para pejabat di Kabupaten Muara Enim, anda anda itu makan gaji, mising, tidur di Muara Enim. Jangan jadi pengkhianat di Kabupaten Muara Enim. Masyarakat kita sedang lapar saat ini " Ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muara Enim ini. 

Juga, kata Imam lagi untuk mendorong penguatan sektor perekonomian tentunya dari APBD Kabupaten Muara Enim. Makanya kami minta fokus untuk kawan kawan di Kabupaten Muara Enim, penyedia jasa, tukang, dan lain lain sebagainya, jangan dulu dari luar daerah. 

" Bukan kita mau diskriminasi, bukan begitu maksud kami, karena kawan kawan dari luar fokus didaerahnya, kita juga fokus di daerah kita " Tukasnya. 

Terkait dugaan permainan proyek di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muara Enim ini, Kata Imam, pihaknya sudah menyampaikan surat ke Plt Bupati Kabupaten Muara Enim, meminta koordinasi terhadap kegiatan ini, atas nama Gapensi Kabupaten Muara Enim, karena untuk kepentingan penyedia jasa Kabupaten Muara Enim, mitra Kabupaten Muara Enim pada sisi pembangunan, mitra strategis. 

" Kita tinggu hasil rasionalisasi APBD, Kita sudah koordinasi dengan pihak BPKAD, ketika rasionalisasi sudah disetujui oleh Pusat, nanti itu sebelum terbit Perbup nya untuk APBD ini, kami minta agar dipasilitasi pertemuan seluruh organ OPD di Kabupaten Muara Enim, untuk dipecahkan bersama persoalan ini. Jangan sampai nanti setelah rasionalisasi ini ada  persoalan terhadap Kabupaten Muara Enim, ada kesenjangan di Kabupaten Muara Enim dengan kondisi masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sedang lapar " Paparnya. 

" Mari kami mengajak kawan kawan pejabat di Kabupaten Muara Enim, ayo kita buka mata untuk Kabupaten Muara Enim, jangan butakan hati, karena kita makan, tidur di Kabupaten Muara Enim, dan apa sumbangsih kita untuk Kabupaten Muara Enim " Pungkasnya. 

Sementara itu terkait permasalahan ini, Kepala DPMD Kabupaten Muara Enim Drs Imran Tabrani ketika dikonfirmasi melalui nomor WA nya, Kamis (28/05/3020) membenarkan kalau di DPMD sudah melaksanakan kegiatan proyek fisik. 

" Ya kegiatan fisik di dinas PMD yang telah dilaksanakan berupa paket PL dan sudah ditayangkann melalui ULP beberapa waktu yg lalu. Kegiatan itu sudah melalui refocusing dengan pemangkasan anggaran di OPD DPMD sekitar 50 %. Jadi sudah melalui prosedur yang ada sesuai dengan surat bupati no 027/60/VII/2020 tgl 27 maret 2020 yg ditujukan kepada OPD untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 " Tulis Imran. (A_n)

Komentar