BERANI BICARA BENAR, TAJAM JELAS DAN TERPERCAYA

TENTANG BRANTASNEWS.COM

Gambar
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DPP LSM BRANTAS. SENIN 11 MEI 2020. SELAMAT BERGABUNG KAPERWIL BRANTASNEWS.COM SELAMAT BERGABUNG DPD BRANTAS  RIAU. SELAMAT BERGABUNG BRANTASNEWS.COM KAPERWIL LAMPUNG. PIMPINAN ANAK CABANG JAMBI LUAR KOTA. PERWAKILAN ANAK CABANG KUMPEH. PERWAKILAN ANAK CABANG BATANG ASAM
Pemdes pematang raman berserta staf mengucapkan selamat menyambut bulan suci ramadhan 1441H semoga kita senantiasa diberi kelancaran beribadah dibulan yg penuh berkah ini dan slalu menjaga kesehatan 
Selamat menyambut bulan suci ramadhon Mohon maaf lahir dan bathin M.SUTASIN : KAPERWIL BRANTASNEWS.COM SUMTRA SELATAN & MALIKI PAC, BRANTAS, MENGUCAPKAN SELAMATBMENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMHADHAN DI TAHUN 2020
Pemerintahan desa puding dan staf mengucapkan selamat menyambut bulan suci ramadhan 1441 H 
Dibulan yg penuh berkah ini mari kita semua slalu bertakwa dan slalu di beri kesehatan dn kelancaran beribadah 
Selamat menyambut bulan penuh berkah  Mohon maaf lahir bathin PEMDES PUDING DAN STAF Pemerintahan des…

KPK RI TEGASKAN DANA BANSOS JANGAN DI SELEWENGKAN...!!!

KPK , Kembali Ingatkan Bansos Jangan Disalahgunakan

Brantasnews.com|KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah daerah dalam upaya penanganan dampak pandemi virus Corona (Covid19)tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis yang berkaitan dengan pilkada serentak 2020.
Wakil Ketua KPK (Nurul Ghufron), menyatakan kepala daerah harus mengelola secara benar dan transparan pada empat area yakni pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan sumbangan pihak ketiga, proses realokasi anggaran, dan penyelenggaraan bantuan sosial.

"Kerawanan dalam penyelenggaraan bansos di daerah ada potensi kecurangan dalam proses pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, dan pengawasannya,” kata Nurul Ghufron.

Dalam pengadaan barang dan jasa terkait penanganan covid-19, Ghufron menyatakan kerawanan lain pada potensi kolusi dengan penyedia, mark-up harga, kickback, benturan kepentingan, dan fraud atau kecurangan. KPK juga memetakan untuk sumbangan yang diberikan pihak ketiga, ada potensi kecurangan dalam pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan penyelewengan bantuan.

Adapun untuk proses realokasi (APBN/APBD) dalam penanganan (covid-19), KPK juga mengingatkan ada kerawanan penyelewengan yakni potensi kecurangan dalam alokasi sumber dana dan belanja, serta pemanfaatan dananya.

 
Untuk memonitor dan pengawasan, KPK telah mengeluarkan tiga surat edaran kepada pemda tentang penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bansos ke masyarakat, pengelolaan terkait penerimaan sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa.

"KPK akan tegas..! mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran dan unsur korupsi dalam penanganan (covid-19). Korupsi anggaran bencana dikategorikan kejahatan berat..! yang layak dituntut dengan hukuman mati," Tutup Ghufron.

Penulis. : hery w
Editor.    : a.k
Sumber. : brantasnews.com

Komentar

UCAPAN BERBAYAR

POLISI DI LARANG MENAGIH HUTANG KENDARAAN KREDIT MACET PADA LEASING

SIKAP OKNUM ISTRI KADES RENGAS BANDUNG TAK TERPUJI SAAT DITANYA BLT, COVID-19

4 KALI MENIKAH TAK SATU LELAKIPUN YANG MEMUASKAN. PENGAKUAN SALSILA.

KADES BARU DI LANTIK TUJUH HARI BAWAK ISTRI ORANG KEHOTEL.

Kepala Desa Mandalasena diduga potong dana bantuan Covid 19. Dan Pendataan nya Dabel.