STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

KPK RI TEGASKAN DANA BANSOS JANGAN DI SELEWENGKAN...!!!

KPK , Kembali Ingatkan Bansos Jangan Disalahgunakan

Brantasnews.com|KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah daerah dalam upaya penanganan dampak pandemi virus Corona (Covid19)tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis yang berkaitan dengan pilkada serentak 2020.
Wakil Ketua KPK (Nurul Ghufron), menyatakan kepala daerah harus mengelola secara benar dan transparan pada empat area yakni pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan sumbangan pihak ketiga, proses realokasi anggaran, dan penyelenggaraan bantuan sosial.

"Kerawanan dalam penyelenggaraan bansos di daerah ada potensi kecurangan dalam proses pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, dan pengawasannya,” kata Nurul Ghufron.

Dalam pengadaan barang dan jasa terkait penanganan covid-19, Ghufron menyatakan kerawanan lain pada potensi kolusi dengan penyedia, mark-up harga, kickback, benturan kepentingan, dan fraud atau kecurangan. KPK juga memetakan untuk sumbangan yang diberikan pihak ketiga, ada potensi kecurangan dalam pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan penyelewengan bantuan.

Adapun untuk proses realokasi (APBN/APBD) dalam penanganan (covid-19), KPK juga mengingatkan ada kerawanan penyelewengan yakni potensi kecurangan dalam alokasi sumber dana dan belanja, serta pemanfaatan dananya.

 
Untuk memonitor dan pengawasan, KPK telah mengeluarkan tiga surat edaran kepada pemda tentang penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bansos ke masyarakat, pengelolaan terkait penerimaan sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa.

"KPK akan tegas..! mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran dan unsur korupsi dalam penanganan (covid-19). Korupsi anggaran bencana dikategorikan kejahatan berat..! yang layak dituntut dengan hukuman mati," Tutup Ghufron.

Penulis. : hery w
Editor.    : a.k
Sumber. : brantasnews.com

Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA
LAPORAN PELANGGARAN

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com