STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

WAKIL BUPATI OKU DI BEBASKAN DARI POLDA SUMSEL

Berkasnya Tak Kunjung P21,Polda SumSel Bebaskan Wakil Bupati OKU

Baturaja Brantasnews.com|Selasa 12 mei 2020 Sekitar jam 19.30 wib atau selasa malam, Warga Ogan komering ulu ( OKU ) dengan mengucapkan Allahuakbar dengan sujud bersyukur akhirnya Wakil bupati Oku Drs Johan anuar SH MM bisa menghirup udara bebas setelah masa penahan nya berakhir.

Pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sumatra Selatan tidak bisa melengkapi berkas dugaan korupsi Wakil bupati OKU di kejaksaan.

Menurut informasi yang di terima,JA Sapaan akrab Johan anuar di bebaskan (12/5)Lepas isya Saat ini Johan masih Berada di palembang untuk beristirahat sejenak untuk segera pulang ke baturaja dan kembali menjalani tugas dan fungsi sebagai orang nomor dua di OKU.

' Iya pak Johan di bebaskan pihak penyidik Polda Sumsel setelah pihak penyidik 3 kali tidak bisa melengkapi berkas di kejaksaan untuk di lanjutkan ke proses peradilan ' kata nara sumber yang enggan di kutip nama nya.

Sementara itu Rizki JA putra kedua Johan anuar saat di hubungi membenarkan prihal pembebasan orang tuanya tersebut rizki mengucapkan terimakasih kepada masyarakat OKU yang telah memberikan dukungan nya selama ayahnya ditahan pihak kepolisian.

' Alhamdulilah iya,masa penahannya sudah diperpanjang dua kali,namun pihak kepolisian masih belum memberikan bukti kepada kejaksaan agar naik P21,Akhirnya bebas demi hukum dong orang tua saya' kata Rizki.

Repoerter : Mas Sutasin.
Editor.       : a.k

Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA
LAPORAN PELANGGARAN

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com