BERANI BICARA BENAR, TAJAM JELAS DAN TERPERCAYA

TENTANG LSM BRANTAS DAN PUNGSINYA DIMATA MASYARAKAT.

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI DPP LSM BRANTAS
KODE ETIK LSM BRANTAS MUKADIMAH Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya perserikatan dan perkumpulan sesama warga negara seperti halnya LSM BRANTAS merupakan hal yang essensial bagi keberadaan dan kesejahteraan umat manusia. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS adalah perwujudan dari tanggungjawab kemanusiaan berupa kebebasan, inisiatif, kesetaraan, pluralisme, solidaritas, keadilan; dan oleh karena itu harus selalu diperjuangkan. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS mendorong keterlibatan masyarakat dan menyediakan mekanisme yang vital dalam menggalang solidaritas, serta mempercepat inisiatif warga ma-syarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Bahwa LSM BRANTAS mempunyai peran dalam mengembangkan potensi kemandirian dan meningkatkan kepedulian untuk mengatasi persoalan-persoalan k…

SEKJEN DPP LSM BRANTAS MINTA APARAT PENEGAK HUKUM KAWAL DANA BANSOS COVID-19

brantasnews.com-muaro jambi| sengeti, senin 04 mey 2020, amri kusuma, sekjen dpp lsm brantas meminta kepada aparatur penegak hukum, wartawan, lsm dan aktivis, agar slalu sigap dalam memantau anggaran bansos covid-19.
Karna menurut beliau jika dana bansos penanggulangan covid-19 masih saja di selewengkan ini sudah sangat keterlaluan.

Iya juga menyampaikan terkait maraknya pemberitaan di media sosial, maupun dari portal berita online yang menulis tentang bansos penanganan covid-19, berupa bantuan yang di peruntukan ke masyarakat, jangan sampai hal ini menambah kerutnya masalah, karna hingga saat ini bantuan itu belum juga nampak dan harapan saya penerima bantuan tersebuamt haruslah dengan data yang benar, khususnya di wilayah muaro jambi", pungkasnya.

Sekjend dpp lsm brantas juga menegaskan akan memantau dana bansos tersebut dan akan membentuk tim satgas untuk melakukan pemantauan  dari tingkat provinsi, kabupaten hingga ke jajaran pemerintah paling bawah, yaitu pemerintah desa.

Jika terlihat ada permainan dalam dana bansos covid-19 ini maka saya tidak segan-segan akan mengusut tuntas hingga di proses hukum," ujarnya. Saat di konfirmasi awak media brantasnews.com.

Reporter. : suherman
Editor.      : redaksi







Komentar