BLT,Di tunda lagi oleh pihak pemkab tanjung jabung barat.

Kuala Tungkal – Brantasnews.com. Dana desa yang bersumber dari Kementerian Desa dan PDTT RI sudah mengeluarkan Permendes untuk penyaluran BLT dari dana desa sebesar Rp 600 ribu/ KK. intruksi nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dalam pasal 47 A berbunyi akan memberikan sanksi kepada desa yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Untuk itu dari seluruh kabupaten di provinsi jambi sudah semua disalurkan BLT dana desa kepada masyarakat yang membutuhkan ditengah pandemi covid-19, hanya kabupaten tanjabbar yang belum mengizinkan kades – kades untuk menyalurkan BLT dana desa kepada masyarakat dengan alasan menunggu data penerima harus berdasarkan surat keputusan bupati sebagai legalitas.

 

Direktur Sarpras Kemendes PDTT RI, H. Muklis, kesal atas tindakan pemkab tanjabbar yang menunda penyaluran BLT dana desa untuk masyarakat yang sangat membutuhkan dimasa pandemi covid-19

“Dasar nya apa menunda, tahu tidak akan ada sanksi jika tidak melaksanakan BLT dana desa, semua sudah menyalurkan BLT dana desa, kenapa tanjabbar belum,” Ujar Muklis yang juga pernah menjabat Sekda Tanjabbar ini.

Terpisah Sekda tanjabbar Ir.H.Agus Sanusi mengatakan jika rencana awal pembagian BLT sejumlah kades di Minggu kedua Mei ini ditunda, karena penetapan penerima harus ditetapkan melalui keputusan bupati supaya legaliatas penyaluran.

”Iya, kades kemarin sudah siap membagikan BLT, namun kami tahan, karena data penerima harus berdasarkan surat keputusan bupati sebagai legalitas,” tukasnya.

Reporter.  : hery w

Editor.       : a.k