BERANI BICARA BENAR, TAJAM JELAS DAN TERPERCAYA

TENTANG LSM BRANTAS DAN PUNGSINYA DIMATA MASYARAKAT.

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI DPP LSM BRANTAS
KODE ETIK LSM BRANTAS MUKADIMAH Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya perserikatan dan perkumpulan sesama warga negara seperti halnya LSM BRANTAS merupakan hal yang essensial bagi keberadaan dan kesejahteraan umat manusia. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS adalah perwujudan dari tanggungjawab kemanusiaan berupa kebebasan, inisiatif, kesetaraan, pluralisme, solidaritas, keadilan; dan oleh karena itu harus selalu diperjuangkan. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS mendorong keterlibatan masyarakat dan menyediakan mekanisme yang vital dalam menggalang solidaritas, serta mempercepat inisiatif warga ma-syarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Bahwa LSM BRANTAS mempunyai peran dalam mengembangkan potensi kemandirian dan meningkatkan kepedulian untuk mengatasi persoalan-persoalan k…

BLT,Di tunda lagi oleh pihak pemkab tanjung jabung barat.

Kuala Tungkal – Brantasnews.com. Dana desa yang bersumber dari Kementerian Desa dan PDTT RI sudah mengeluarkan Permendes untuk penyaluran BLT dari dana desa sebesar Rp 600 ribu/ KK. intruksi nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dalam pasal 47 A berbunyi akan memberikan sanksi kepada desa yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Untuk itu dari seluruh kabupaten di provinsi jambi sudah semua disalurkan BLT dana desa kepada masyarakat yang membutuhkan ditengah pandemi covid-19, hanya kabupaten tanjabbar yang belum mengizinkan kades – kades untuk menyalurkan BLT dana desa kepada masyarakat dengan alasan menunggu data penerima harus berdasarkan surat keputusan bupati sebagai legalitas.


 
Direktur Sarpras Kemendes PDTT RI, H. Muklis, kesal atas tindakan pemkab tanjabbar yang menunda penyaluran BLT dana desa untuk masyarakat yang sangat membutuhkan dimasa pandemi covid-19

“Dasar nya apa menunda, tahu tidak akan ada sanksi jika tidak melaksanakan BLT dana desa, semua sudah menyalurkan BLT dana desa, kenapa tanjabbar belum,” Ujar Muklis yang juga pernah menjabat Sekda Tanjabbar ini.

Terpisah Sekda tanjabbar Ir.H.Agus Sanusi mengatakan jika rencana awal pembagian BLT sejumlah kades di Minggu kedua Mei ini ditunda, karena penetapan penerima harus ditetapkan melalui keputusan bupati supaya legaliatas penyaluran.

”Iya, kades kemarin sudah siap membagikan BLT, namun kami tahan, karena data penerima harus berdasarkan surat keputusan bupati sebagai legalitas,” tukasnya.

Reporter.  : hery w
Editor.       : a.k

Komentar