BRANTASNEWS.COM

BRANTASNews Labuhanbatu Selatan -Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) diminta melakukan penyelidikan terhadap oknum ketua PPS Kelurahan Sungai kanan  Rantau Jior berinisial BSR (47), atas dugaan pelanggaran menginstruksikan 8 TPS dari lingkungan HTI, untuk tidak melocis dan tidak menyegel 40 kotak suara, saat di berangkatkan dari TPS Rekaman antar petugas KPPS di lingkungan HTI, bahwa oknum ketua PPS kelurahan sungai kanan Rantau jior itu, kuat dugaan menginstruksikan para petugas KPPS dari 8 TPS itu, agar tidak menyegel kotak suara "Dalam rekaman itu, BSR menginstruksikan mereka agar jangan melocis dan tidak menyegel dari TPS, namun dilocis dan di segel di gudang penyimpanan kotak suara di kecamatan," nada sebuah rekaman antar petugas KPPS di lingkungan HTI Menanggapi hal itu, Ketua DPP LSM Berseru Rakyat Indonesia (Baris) Denni Pardosi, SH, meminta kepada Polres Labuhanbatu agar melakukan tindakan penyelidikan "Apakah benar oknum ketua PPS kelur

BRANTASNEWS - LABUSEL  Terkait 8 TPS di HTI, ketua Panwascam Sei Kanan Banuaran Hasibuan, mengakui jika anggotanya melaporkan temuan kotak suara tidak di segel dan tidak di locis dari TPS, namun saat di temui wartawan Ketua Bawaslu Labusel Efendi Pasaribu, mengaku fokus ke pengawasan suara Ketua Bawaslu Labusel itu mengaku, jika mengenai kotak suara dari 8 TPS di HTI Kecamatan Sei Kanan Langga Payung Labusel itu, tidak terlalu di telusuri, Karena pihaknya berfokus pada pengawasan suara di dalam kotak tersebut, sampai di kecamatan "Kami Bawaslu lebih fokus ke kertas suara di dalam kotak itu bang, untuk mengamankan surat suara. Kami tidak terlalu menelaah seperti yang abang bilang jika kotak suara dari 8 TPS tidak di locis dan tidak di segel oleh pihak KPPS saat mengantar ke Kecamatan," sebut Ketua Bawaslu. Sebelumnya pihak saksi paslon di TPS lingkungan kebun HTI Labusel merasa heran kotak suara tidak di locis dan tidak di segel, dan paling menyedihkan

jambi-brantasnews.com|Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) yang digalakkan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan bersama Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) sangat berdampak positif bagi pekerja yang ada di Kota Jambi. Ketua Umum LPKNI Kurniadi Hidayat menyebut pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan akan terus berkontribusi mengedukasi masyarakat soal pentingnya Jaminan Sosial bagi pekerja bukan penerima upah. Kurniadi mengaku selama mengedukasi program yang digalakan itu mendapatkan tempat dihati masyarakat, bahkan dia menyebut sudah banyak masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan BPU. Tidak hanya itu Kurniadi Hidayat mengungkapkan sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) di Kota Jambi. "Alhamdulillah edukasi kita dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang mendafta

Brantasnews.com - Muara Enim   Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah untuk kebanyakan masyarakat Indonesia. Kekhawatiran akan terjangkitnya penyakit yang berasal dari gigitan nyamuk ini semakin bertambah saat musim penghujan seperti saat ini, Deteksi dini dan penanganan yang terlambat dapat mengakibatkan meningkatnya kasus yang berakhir dengan kematian DBD bisa menjangkiti seseorang yang telah mendapat gigitan dari nyamuk betina Aedes aegypti. Nyamuk tersebut membawa virus pemicu yang berasal dari keluarga Flaviviridae, dengan empat jenis virus yang dikenal dengan serotipe (DENV-1, DENV-2, DENV-3, dan DENV-4). Serotipe tersebut bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Virus kemudian mengambil alih mekanisme sel-sel tubuh seseorang. Serotipe demam berdarah dengue bekerja dengan membentuk komponen protein baru untuk memperbanyak diri.. Saat tim Brantasnews mempertanyakan permasalahan yang saat ini terjadi di kabupaten muara enim mengenai DBD, kepa