BERANI BICARA BENAR, TAJAM JELAS DAN TERPERCAYA

TENTANG LSM BRANTAS DAN PUNGSINYA DIMATA MASYARAKAT.

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI DPP LSM BRANTAS
KODE ETIK LSM BRANTAS MUKADIMAH Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya perserikatan dan perkumpulan sesama warga negara seperti halnya LSM BRANTAS merupakan hal yang essensial bagi keberadaan dan kesejahteraan umat manusia. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS adalah perwujudan dari tanggungjawab kemanusiaan berupa kebebasan, inisiatif, kesetaraan, pluralisme, solidaritas, keadilan; dan oleh karena itu harus selalu diperjuangkan. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS mendorong keterlibatan masyarakat dan menyediakan mekanisme yang vital dalam menggalang solidaritas, serta mempercepat inisiatif warga ma-syarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Bahwa LSM BRANTAS mempunyai peran dalam mengembangkan potensi kemandirian dan meningkatkan kepedulian untuk mengatasi persoalan-persoalan k…

DPRK Aceh Tamiang Pertanyakan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tamiang H.Mursil.SH.Tahun 2020.

DPRK Aceh Tamiang Pertanyakan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tamiang H.Mursil.SH.Tahun 2020.

Aceh Tamiang BrantasNews. comRancangan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang perubahan kedua atas peraturan bupati Aceh Tamiang nomor 30 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kabupaten aceh tamiang tahun anggaran 2020, di pertanyakan Oleh Ketua Dan sejumlah Anggoota DPRK Aceh Tamiang. 

Hal itu disampaikan oleh ketua didampingi sejumlah anggota DPRK Aceh Tamiang dalam konferensi pers kepada sejumlah wartawan di ruang banggar DPRK Aceh Tamiang, Jum'at, (15/5/2020).

Dalam konferensi pers tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto ST didampingi Wakil Ketua DPRK Aceh Fadlon SH serta sejumlah anggota komisi DPRK Aceh Tamiang.
 
Dikesempatan tersebut, Muhammad Hanafiah Salah satu Wartawan  Aceh Tamiang menanyakan rasionalisasi APBK Aceh Tamiang Thn 2020.

Beberapa pertanyaan pun disampaikannya terkait program pembangunan masjid, mushala, dayah, rumah kaum dhuafa dan kegiatan padat karya untuk kepentingan rakyat anggaranya di tiadakan oleh Bupati bersama TAPK.

Sedangkan pembangunan mushala untuk Kejaksaan Aceh Tamiang instansi vertikal yang  bukan kebutuhan mendesak tidak dicoret oleh Bupati bersama TAPK.

Padahal diketahui bersama bahwa,  pembangunan mushala di kejaksaan itu senilai Rp.400 juta lebih bukan kepentingan rakyat Aceh Tamiang.

Kemudian, terjadinya perubahan pada anggaran Bunda PAUD, ketika di ketuk palu anggarannya senilai Rp.400 juta dan berubah menjadi Rp.600 juta lebih,dipertanyakan   Agam Lagi.

Selanjutnya, pengadaan mobil baru untuk Bupati dan Wabup tidak dicoret ditengah suasana pandemi covid-19 rakyat Aceh Tamiang sedang mengalami kesusahan,  menderita dan hal itu bertentangan dengan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tuturnya.

Lain dari pada itu, proyek tempat parkir di lahan SDN 3 Kualasimpang senilai Rp.1,3 M juga tidak dicoret oleh bupati dan TAPK.

Ini tidak boleh dibiarkan terjadi di Aceh Tamiang karena sangat merugikan bagi masyarakat Aceh Tamiang. Pungkas Muhammad Hanafiah yang akrab disapa Bang Agam.

Seperti halnya di sampaikan anggota DPRK Aceh Tamiang, Desi Amelia, ianya menilai bahwa dalam rancangan Peraturan Bupati tersebut banyak terdapat kejanggalan dan melenceng, katanya.

Dalam hal ini, DPRK Aceh Tamiang,  bukan melakukan perang kepada eksekutif, namun kami hanya menjalankan tugas dan fungsi  sebagai pengawasan, kata Desi Amelia lagi.

Sebelumnya, pihak eksekutif telah membuat dan menyerahkan buku rancangan Perbup tahun 2020 terkait refusing anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun 2020 yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, tanpa melibatkan anggota Legeslatif. 

Selain tidak melibatkan dewan, Pihaknya juga menemukan beberapa kejanggalan dalam susunan rancangan tersebut. 

Diantaranya, pengadaan dua unit mobil dinas untuk Bupati dan Wakil bupati senilai Rp,927 juta, dan pengadaan sembilan unit sepeda motor senilai Rp, 200 juta dengan menggunakan anggaran  tahun 2020.
Bahkan pengadaan kedua kenderaan tersebut kini telah selesai dilakukan tender atau lelang, paparnya.

Oleh Karena itu, Kami telah sepakat untuk memutuskan dan  membatalkan pengadaan mobil untuk unsur pimpinan dewan dengan anggaran sebesar Rp. 1 miliar, mengingat anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk penanganan Covid-19 ungkap Desi Amelia.

Tidak hanya itu, kejanggalan lain juga terlihat, terkait adanya  penambahan anggaran untuk Bunda PAUD, yang awalnya senilai  Rp, 400 juta, berubah menjadi Rp. 600 juta. 

Kemudian adanya pengadaan peralatan kantor dan gorden untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, hal ini terkesan sangat merugikan rakyat sambung Sugiono. 

Selain itu, anggota DPRK Rahmad Syafrial, SH menilai bahwa rancangan yang dilakukan eksekutif tidak sesuai dengan kebutuhan di tambah lagi kondisi saat ini dalam penanganan covid-19. 

Bahkan Rahmad Syahrial SH juga  menegaskan, jika dalam rancangan peraturan Bupati Aceh Tamiang terbukti merugikan rakyat, pihaknya akan menggunakan hak interplasi selaku dewan, terangnya

Sementara Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto ST juga menyampaikan berdasarkan laporan yang diterima nya, terdapat beberapa tenaga kesehatan di kabupaten aceh tamiang, bahwa mereka tidak di berikan hak-haknya bekerja dalam menangani pasien covid-19.

Seharusnya hal itu tidak boleh terjadi, padahal anggarannya sudah ada, pungkas Ketua DPRK Aceh Tamiang

Intinya adalah ada beberapa  POEN proyek diantaranya  : tempat parkir  bekasi SD. 3 kuala Simpang dengan nilai 1.3 M
Pembangunan mushala kejaksaan N. dengan Nilai 400 juta lebih
Perubahan anggaran Bunda PAUD 400 juta berubah menjadi 600 juta
Pengadaan mobil dinas (2) unit untuk Bupati dan Wakil  Bupati senilai 927 juta 
Pengadaan ( 9 ) unit sepeda motor 200 juta dan menggunakan anggaran tahun 2020.

Reporter. : Jon
Editor.      : amrikusuma

Komentar