STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

Ketua Fraksi Partai Nasdem Muara Enim Angkat Bicara Terkait Kejadian Yang Memakan Korban 11 Orang.





Muaraenim-Brantasnews.com_Ketua fraksi partai Nasdem dan juga adalah anggota DPRD kabupaten muara enim angkat bicara terkait tewas nya 11 orang yang meninggal di lokasi kejadian Rabu (21/10/20) di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim.

Menurut H Ajis Rahman, SE, bahwasanya tambang batu bara itu di kelola oleh rakyat, maka dikatakan Tambang rakyat,jadi jangan serta Merta selalu menyalahkan rakyat yang menambang liar, tapi pemerintah daerah (Pemda) yang harus memberi ruang kepada mereka untuk mendapatkan izin penambangan,baik itu dalam bentuk IPR ataupun IUP.ucap pak Ajis Rahman, SE di ruangannya, Sabtu (24/10/2020) pukul 16.00 WIB.

Fraksi partai Nasdem meminta kepada pemerintah daerah dan pihak yang terkait untuk tidak membiarkan status tambang ilegal, yang rawan bencana,tapi carilah solusi, agar mereka bisa tetap menambang dengan prosedur yang benar dan aman.

13 tahun sudah penambangan yang ada di lokasi itu, ada sekitar 8.000 an kepala keluarga, para pekerja yang bekerja di lokasi, yang bisa ternafkahi oleh tambang batubara.

Bila ditutup bagaimana dengan nasib 8.000 kepala keluarga yang bergantung hidupnya dari tambang batubara itu, jika di tutup siapa yang akan menafkahi keluarga dan anak-anak mereka yang punya cita-cita untuk tetap sekolah sampai kuliah, jadi disini pihak stakeholder yang bilang bahwasanya akan menutup lokasi tambang tersebut.

Di tanya terkait tambang rakyat akan ditutup, menurut Ajis, sebaiknya dicarikan solusi nya, terbitkan payung hukum yang memang benar-benar melindungi rakyat, karena mereka menambang juga memperjuangkan untuk tetap bertahan hidup.


"Untuk masalah izin mereka siap berkoordinasi dengan pemerintah dan ataupun BUMN," pungkasnya. 
(fajri bahwasanya tambang batu bara itu di kelola oleh rakyat, maka dikatakan Tambang rakyat,jadi jangan serta Merta selalu menyalahkan rakyat yang menambang liar, tapi pemerintah daerah (Pemda) yang harus memberi ruang kepada mereka untuk mendapatkan izin penambangan,baik itu dalam bentuk IPR ataupun IUP.ucap pak Ajis Rahman, SE di ruangannya, Sabtu (24/10/2020) pukul 16.00 WIB.

Fraksi partai Nasdem meminta kepada pemerintah daerah dan pihak yang terkait untuk tidak membiarkan status tambang ilegal, yang rawan bencana,tapi carilah solusi, agar mereka bisa tetap menambang dengan prosedur yang benar dan aman.

13 tahun sudah penambangan yang ada di lokasi itu, ada sekitar 8.000 an kepala keluarga, para pekerja yang bekerja di lokasi, yang bisa ternafkahi oleh tambang batubara.

Bila ditutup bagaimana dengan nasib 8.000 kepala keluarga yang bergantung hidupnya dari tambang batubara itu, jika di tutup siapa yang akan menafkahi keluarga dan anak-anak mereka yang punya cita-cita untuk tetap sekolah sampai kuliah, jadi disini pihak stakeholder yang bilang bahwasanya akan menutup lokasi tambang tersebut.

Di tanya terkait tambang rakyat akan ditutup, menurut Ajis, sebaiknya dicarikan solusi nya, terbitkan payung hukum yang memang benar-benar melindungi rakyat, karena mereka menambang juga memperjuangkan untuk tetap bertahan hidup.

"Untuk masalah izin mereka siap berkoordinasi dengan pemerintah dan ataupun BUMN," pungkasnya. 


Reporter.   : (Aantoni & team)
Efditor.       : ak

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN


Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com